DPR belum setujui proposal kompensasi BBM subsidi

proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tidak pantas supaya disetujui dpr ri karena sederat alasan.

selain sebab sederat website dalam proposal tersebut telah terakomodasi pada apbn 2013, ada potensi penyalahgunaan supaya kepentingan politik menuju tahun pemilu 2014, papar anggota dpr ri dari fraksi golkar, bambang soesatyo di jakarta, minggu.

anggota komisi iii dpr ri serta menilai, alasan yang lain, pemerintah belum bisa membuatkan bbm bersubsidi, karena jumlah yang diselundupkan terbilang sangat besar volumenya.

karena tersebut, proposal dana kompensasi yang mau dimasukan di apbn-p 2013 tak mengikuti persyaratan untuk diterima, tutur dia.

Informasi Lainnya:

dalam proposal dana kompensasi tersebut, ada web yang sama serta serupa dengan santunan langsung tunai (blt) terhadap masyarakat miskin.

kekuatan-kekuatan politik dalam dpr ri pasti saja mau mempelajari dari pengalaman menjelang pemilu 2009. ketika tersebut, blt dijadikan kuda tunggangan partai penguasa untuk meraih simpati pemilih. keuntungan serupa tak boleh berulang dalam pemilu 2014, katanya.

kompensasi lain seperti beras untuk warga miskin (raskin) dan bantuan kepada siswa miskin serta program keluarga harapan telah terakomodasi dalam apbn tahun berjalan.

alasan lain untuk menolak proposal itu adalah fakta bahwa pemerintah belum efektif membangun bbm bersubsidi, sebab persentase yang dicuri ataupun diselundupkan masih terbilang tinggi. kelanggkaan bbm ketika ini lebih timbulkan pencurian serta penyelundupan dengan oknum aparat negara. artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan bbm bersubsidi, imbuhnya.

perkiraan bahwa 30 persen bbm bersubsidi diselundupkan atau tak tidak salah sasaran telah dibenarkan dengan pemerintah sendiri. tapi, respons pemerintah atas masalah ini amat minimalis.

dengan demikian, terpenuhilah syarat supaya menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi tersebut, kata bambang soesatyo.