badan pemeriksa keuangan (bpk) mendapatkan sederat kelemahan atas pengelolaan juga pertanggungjawaban web jaminan kesehatan penduduk (jamkesmas) juga garansi kesehatan daerah (jamkesda) selama 33 provinsi semua indonesia.
bpk menyimpulkan kehadiran kelemahan yang signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo dalam jakarta, selasa.
hadi menyatakan, kelemahan tersebut diantara lain belum keberadaan database kepesertaan dan akurat, pemuktakhiran data masyarakat miskin tak dilakukan dengan menarik serta kehadiran perbedaan data warga miskin antar instansi.
kemudian, ia melanjutkan, terkandung risiko warga miskin belum mencari pelayanan kesehatan tidak mengeluarkan biasa karena tak tercakup pada situs jamkesmas juga jamkesda.
selain itu ada penyaluran, pencairan, penggunaan juga pertanggungjawaban dana jamkesmas dan belum sesuai melalui pedoman pelaksanaan jamkesmas pada 2010 juga 2011, ujarnya.
Lainnya: Obat Pelangsing Badan - Melangsingkan Perut - Obat Pelangsing perut - Menurunkan Berat Badan
menurut dia, kelemahan itu dapat menganggu tujuan web jamkesmas serta jamkesda supaya memenuhi hak masyarakat miskin dan tidak bisa, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h juga uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk terkait pelayanan kesehatan warga di beberapa properti sakit milik pemerintah serta menemukan keberadaan ketidakefisienan di hal perbekalan farmasi juga standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dari 66 rumah sakit dan diperiksa, cuma Satu rsud yang telah efektif dalam mengelola pelayanan obat selama instalasi farmasi, tutur hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain selain pemenuhan pemakaian perbekalan farmasi yang tidak optimal merupakan tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi dan belum memenuhi objek wisata semua tahapan.
selain tersebut, masih ada sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, dan rawat jalan dan tak pas standar oleh karenanya pelayanan tidak optimal, katanya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan warga yang bermutu, alami, efisien juga terjangkau oleh karenanya properti sakit publik mesti berbenah agar memperbaiki pelayanan dengan lebih efektif.
dengan itulah, telah semestinya tidak banyak warga dan tidak bisa dilayani melalui bagus oleh rumah sakit, terutama properti sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, menurut data lalu, pemerintah sudah memiliki sebanyak 627 unit rumah sakit di seluruh indonesia.