sekretaris kabinet dipo alam selama 22 april pasang surat edaran nomor we.03/seskab/iv/2013 dengan klasifikasi berguna tenntang catatan hasil kajian serta pemetaan badan info geospasial (big) mengenai potensi konflik akibat tumpang tindih lahan.
berdasarkan keterangan dalam laman dipercaya sekretaris kabinet, senin, disebutkan kiranya alasan pengeluaran surat edaran itu merupakan karena pilihan wilayah di indonesia masih amat potensial terjadi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan pada jenis kehutanan, perkebunan, pertambangan, serta tujuan transmigrasi.
melalui surat edaran yang ditujukan pada menko polhukam, mendagri, menteri kehutanan, menteri esdm, menteri pertanian, menteri tenaga kerja serta transmigrasi, menteri bumn, kepala badan pertanahan nasional, jaksa agung, kapolri, para gubernur serta bupati/wali kota seluruh indonesia tersebut, seskab menyatakan tinggal arahan-arahan presiden susilo bambang yudhoyono selama sidang kabinet terbatas 25 juli kemarin, terlebih tenntang melalui penanganan sengketa/konflik lahan.
menurut dipo alam, arahan presiden di sidang kabinet terbatas 25 juli itu diantara lain adalah pertama, sengketa lahan diantara negara ataupun pt perkebunan nusantara (ptpn) melalui penduduk agar dicarikan solusinya secara komprehensif, menarik penyelesaian secara hukum maupun penyelesaian dengan pendekatan sosial serta budaya.
Informasi Lainnya:
kedua, agar para gubernur dan bupati/walikota terus bekerja serta mengingatkan penduduk apabila terjadi konflik lahan supaya dibicarakan lebih dahulu serta tidak melakukan pengrusakan juga pendudukan lahan yang melawan hukum.
ketiga, penyelesaian sengketa lahan dikerjakan dengan komprehensif dan jangan ditunda supaya tidak menjadi bom masa. konflik lahan pada sumatera utara, sumatera selatan, juga lampung diselesaikan dengan tidak keliru, adil, dan tertib di dua tahun atau di masa kerja kabinet indonesia bersatu ii.
keempat, penanganan sengketa lahan mesti mencari formula pendekatan hukum win-win solution, sehingga negara tak dirugikan juga rakyat mendapat kesejahteraan biarpun dunia upaya-upaya sedikit menurun Kelebihannya.
kelima, pembentukan tim terpadu untuk menangani kasus-kasus lahan, semisal konflik ptpn ii dalam sumatera utara, konflik mesuji pada lampung, dan konflik ptpn vii cintamanis di sumatera selatan.